Setop Ketergantungan pada Singapura, Indonesia Bersiap Impor Pertalite dari China dan India
Indonesia mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura. Pemerintah kini membuka peluang pengadaan Pertalite dari negara lain, terutama China dan India.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi sumber pasokan energi nasional. Selama ini, Singapura masih menjadi salah satu pemasok utama BBM Indonesia, sehingga pemerintah berupaya memperluas jaringan pengadaan agar tidak terlalu bergantung pada satu negara.
Rencana tersebut dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, pada Senin, 2 November 2026.
Menurut Laode, PT Pertamina Patra Niaga akan mencari sumber pasokan Pertalite dari China dan India. Komunikasi dengan calon negara pemasok juga sudah dilakukan.
Namun, pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan. Pemerintah masih menyempurnakan aturan teknis yang akan menjadi pedoman pelaksanaan sistem pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG dari luar negeri.
Mengapa Indonesia Ingin Mengurangi Ketergantungan Impor BBM dari Singapura?
Selama ini, Singapura memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan BBM Indonesia. Negara tersebut merupakan salah satu pusat perdagangan dan pengolahan minyak terbesar di kawasan Asia.
Kedekatan geografis membuat Singapura menjadi salah satu jalur pasokan yang strategis bagi Indonesia. Namun, ketergantungan yang terlalu besar terhadap satu negara dapat meningkatkan risiko apabila terjadi gangguan perdagangan atau perubahan kebijakan ekspor.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan bahwa sekitar 54% hingga 59% impor BBM Indonesia berasal dari Singapura.
Besarnya porsi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mencari alternatif pemasok dari negara lain.
Berdasarkan data yang dikutip Bisnis.com, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, nilai impor BBM Indonesia dari Singapura mencapai US$7,39 miliar atau sekitar 55,69% dari total impor pada kelompok produk BBM yang dihitung.
Dari sisi volume, impor BBM dari Singapura pada periode tersebut mencapai sekitar 8,24 juta ton.
Angka ini menunjukkan besarnya peran Singapura dalam rantai pasok BBM Indonesia. Karena itu, pemerintah ingin memperluas sumber pengadaan agar kebutuhan energi nasional tidak terlalu terkonsentrasi pada satu negara.
Perlu dipahami, kebijakan ini bukan berarti Indonesia langsung menghentikan impor dari Singapura. Pemerintah lebih mengutamakan diversifikasi, yakni menambah negara pemasok sehingga tersedia alternatif apabila terjadi gangguan pasokan.
China dan India Disiapkan sebagai Pemasok Alternatif Pertalite
China dan India dipertimbangkan karena keduanya memiliki industri pengolahan minyak dan kapasitas kilang yang besar.
Kedua negara juga mempunyai posisi penting dalam perdagangan produk minyak bumi di kawasan Asia.
1. China
China memiliki industri pengolahan minyak yang besar dengan sejumlah perusahaan energi berskala internasional, seperti Sinopec dan PetroChina.
Kapasitas kilang yang besar membuat China menjadi salah satu negara yang berpotensi menyediakan produk BBM untuk kebutuhan pasar internasional.
Namun, ketersediaan produk untuk ekspor tetap bergantung pada kebijakan pemerintah China, kuota ekspor, kebutuhan domestik, dan kondisi pasar energi.
Artinya, peluang Indonesia mendapatkan pasokan dari China tetap harus mempertimbangkan kepastian volume, spesifikasi produk, harga, serta jadwal pengiriman.
2. India
India juga menjadi alternatif yang diperhitungkan karena memiliki industri pengolahan minyak dengan kapasitas besar.
Salah satu fasilitas pengolahan minyak yang terkenal adalah kilang Jamnagar milik Reliance Industries. Kilang tersebut dikenal memiliki kapasitas pengolahan yang besar dan kemampuan menghasilkan berbagai produk minyak bumi.
Dengan kapasitas tersebut, India berpotensi menjadi salah satu sumber alternatif pengadaan BBM bagi Indonesia.
Meski demikian, pemerintah dan Pertamina tetap perlu memastikan kesesuaian spesifikasi BBM yang akan dibeli dengan standar yang berlaku di Indonesia.
Perpres 107 Tahun 2026 Mengubah Mekanisme Impor BBM Indonesia
Rencana diversifikasi impor Pertalite dari China dan India tidak terlepas dari perubahan sistem pengadaan energi yang dilakukan pemerintah.
Pada 26 Oktober 2026, Kementerian ESDM mengumumkan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 tentang Sistem Pengadaan Minyak Mentah (Crude Oil), Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Melalui aturan tersebut, pemerintah mengubah mekanisme pengadaan energi dari luar negeri.
Jika sebelumnya pengadaan banyak dilakukan melalui mekanisme tender antarbadan usaha, pemerintah kini mengarahkan sistem pengadaan melalui kerja sama langsung antarpemerintah atau Government-to-Government (G2G) dan pemerintah dengan badan usaha atau Government-to-Business (G2B).
Tujuannya adalah memperkuat kendali negara dalam pengadaan energi sekaligus meningkatkan kepastian pasokan untuk kebutuhan dalam negeri.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah ingin memangkas keterlibatan perusahaan perantara dalam rantai pengadaan energi.
Dalam skema baru tersebut, pemerintah memiliki peran lebih besar dalam menjalin kerja sama pengadaan dengan negara maupun badan usaha pemasok.
Meski demikian, Perpres 107/2026 juga masih memberikan ruang bagi Pertamina untuk melakukan impor secara langsung dalam kondisi tertentu, seperti ketika cadangan nasional sangat tipis atau terjadi gangguan geopolitik di negara sumber pasokan, dengan tetap mengikuti ketentuan koordinasi yang berlaku.
Kapan Impor Pertalite dari China dan India Mulai Dilaksanakan?
Meskipun rencana pengadaan dari China dan India sudah dikomunikasikan, implementasi kebijakan tersebut masih membutuhkan sejumlah persiapan.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyempurnakan Peraturan Menteri (Permen) ESDM sebagai aturan pelaksana Perpres 107/2026.
Aturan turunan tersebut nantinya akan mengatur beberapa hal penting, antara lain:
Tahapan pelaksanaan sistem pengadaan minyak mentah dan BBM dari luar negeri.
Mekanisme pembelian serta pengadaan produk energi.
Tata kelola impor yang melibatkan Pertamina Patra Niaga.
Pembagian peran dan mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan.
Kesiapan infrastruktur pendukung untuk menjalankan sistem pengadaan baru.
Laode menegaskan bahwa proses impor yang sudah berjalan saat ini tetap berlangsung sebagaimana mekanisme yang berlaku selama masa persiapan.
Dengan demikian, rencana mendatangkan Pertalite dari China dan India tidak berarti pasokan dari Singapura langsung dihentikan.
Pemerintah masih menyiapkan tahapan agar perubahan sistem pengadaan dapat dilaksanakan secara bertahap dan tidak mengganggu ketersediaan BBM di dalam negeri.
Apa Dampaknya bagi Ketahanan Energi Indonesia?
Penambahan China dan India sebagai calon pemasok Pertalite berpotensi memberikan sejumlah manfaat bagi ketahanan energi nasional.
1. Mengurangi Risiko Ketergantungan pada Satu Negara
Dengan memiliki lebih banyak pilihan pemasok, Indonesia tidak harus terlalu bergantung pada Singapura.
Apabila terjadi gangguan perdagangan, perubahan kebijakan ekspor, atau persoalan geopolitik, pemerintah memiliki alternatif untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.
Diversifikasi ini menjadi penting karena BBM merupakan kebutuhan strategis yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan perekonomian.
2. Memperluas Pilihan Pengadaan BBM
Keterlibatan lebih banyak negara pemasok dapat memberikan ruang bagi Pertamina dan pemerintah untuk membandingkan berbagai penawaran.
Perbandingan tersebut dapat mencakup harga produk, kualitas BBM, volume pasokan, biaya pengiriman, hingga kepastian kontrak.
Dengan demikian, pemerintah memiliki lebih banyak pertimbangan sebelum menentukan sumber pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan nasional.
3. Memperkuat Posisi Tawar Indonesia
Ketika sumber pasokan tidak hanya berasal dari satu negara, posisi Indonesia dalam negosiasi perdagangan energi berpotensi menjadi lebih fleksibel.
Pemerintah dapat menjajaki kontrak jangka panjang dengan beberapa negara sekaligus untuk memperoleh kepastian pasokan.
Namun, manfaat tersebut tetap bergantung pada hasil negosiasi, kondisi pasar internasional, dan kemampuan pemasok memenuhi kebutuhan Indonesia.
4. Menjaga Keberlanjutan Pasokan Pertalite
Pertalite merupakan salah satu BBM yang banyak digunakan masyarakat, terutama pemilik kendaraan bermotor.
Karena itu, ketersediaan pasokannya perlu dijaga agar distribusi ke SPBU tidak terganggu.
Penambahan negara pemasok diharapkan dapat memperkuat rantai pasok dan mengurangi risiko kekurangan pasokan apabila terjadi masalah pada salah satu jalur pengadaan.
Apakah Impor dari China dan India Bisa Membuat Pertalite Lebih Murah?
Salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan adalah kemungkinan perubahan biaya pengadaan Pertalite setelah Indonesia memperluas sumber impor.
Secara teori, semakin banyak alternatif pemasok, semakin besar peluang pemerintah memperoleh penawaran harga yang kompetitif.
Namun, impor dari China dan India belum tentu otomatis lebih murah dibandingkan pengadaan dari Singapura.
Ada beberapa komponen biaya yang perlu diperhitungkan, seperti harga produk di kilang, biaya pengangkutan menggunakan kapal tanker, asuransi, biaya pelabuhan, serta biaya distribusi setelah BBM tiba di Indonesia.
Jarak pengiriman juga menjadi faktor penting. Singapura memiliki keunggulan geografis karena lokasinya relatif dekat dengan Indonesia, sedangkan pengiriman dari China dan India dapat memerlukan biaya logistik yang berbeda.
Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa produk yang dibeli memenuhi spesifikasi dan standar kualitas BBM yang berlaku di Indonesia.
Oleh sebab itu, keberhasilan diversifikasi impor tidak cukup diukur dari banyaknya negara pemasok. Efisiensi biaya secara keseluruhan dan kepastian pasokan juga harus menjadi pertimbangan.
Perlu diingat, Pertalite merupakan BBM jenis bensin dengan angka oktan atau Research Octane Number (RON) 90. Produk yang diimpor harus memenuhi spesifikasi yang ditetapkan sebelum dapat digunakan sebagai bagian dari pasokan Pertalite.
Tantangan yang Harus Diperhatikan Pemerintah
Meskipun memiliki tujuan memperkuat ketahanan energi, kebijakan diversifikasi impor tetap menghadapi sejumlah tantangan.
Pertama, kepastian ekspor dari negara pemasok. China dan India juga memiliki kebutuhan BBM domestik sehingga kebijakan ekspor mereka dapat berubah mengikuti kondisi pasar dan kebutuhan dalam negeri.
Kedua, biaya logistik. Pengiriman dari negara yang lebih jauh berpotensi meningkatkan biaya pengangkutan. Karena itu, pemerintah perlu menghitung keseluruhan biaya hingga BBM diterima di Indonesia.
Ketiga, kesesuaian kualitas produk. Pertamina harus memastikan produk yang dibeli memenuhi standar RON 90 dan persyaratan teknis lainnya.
Keempat, kesiapan regulasi dan infrastruktur. Perubahan mekanisme pengadaan berdasarkan Perpres 107/2026 membutuhkan aturan pelaksana serta kesiapan sistem operasional agar tidak menghambat distribusi BBM.
Di luar itu, diversifikasi impor juga perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas kilang dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya memperluas negara pemasok, tetapi juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor dalam jangka panjang.
Langkah Indonesia Memperkuat Ketahanan Energi Nasional
Rencana impor Pertalite dari China dan India menunjukkan bahwa pemerintah mulai memperluas strategi pengadaan BBM agar tidak terlalu bergantung pada Singapura.
Langkah ini didukung perubahan sistem pengadaan energi melalui Perpres 107 Tahun 2026 yang mengarahkan kerja sama pengadaan secara langsung antara pemerintah dengan pemerintah maupun pemerintah dengan badan usaha.
Meski demikian, kebijakan tersebut masih membutuhkan penyempurnaan aturan teknis melalui Permen ESDM sebelum dapat diterapkan sepenuhnya.
Bagi masyarakat, hal yang paling penting adalah memastikan ketersediaan Pertalite tetap terjaga dan distribusinya berjalan normal.
Sementara itu, dampak terhadap harga BBM subsidi maupun penghematan anggaran pemerintah masih perlu dilihat berdasarkan realisasi pengadaan, harga pembelian, dan biaya logistik dari masing-masing negara pemasok.
Posting Komentar