Ditjen Pajak Blokir 84 Rekening Penunggak Pajak Rp330,6 Miliar, Penagihan Kini Makin Agresif

Daftar Isi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali melakukan langkah tegas terhadap wajib pajak yang menunggak kewajiban perpajakan.

Kali ini, Kantor Wilayah DJP Banten bersama 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan pemblokiran terhadap 84 rekening milik penunggak pajak dengan total nilai tunggakan mencapai Rp330,6 miliar.

Aksi tersebut berlangsung pada 18–22 Mei 2026 dalam operasi penagihan serentak bertajuk:

“Gerak Serentak Penagihan Pajak: Cepat, Tepat, & Berdampak.”

Langkah ini menjadi perhatian publik karena menunjukkan bahwa penegakan hukum perpajakan kini semakin serius dan terukur.

Bukan hanya perusahaan besar, DJP juga mulai aktif menindak wajib pajak yang tidak kooperatif setelah diberikan berbagai peringatan resmi.

Ditjen Pajak Blokir 84 Rekening di 15 Bank

Berdasarkan informasi yang disampaikan DJP Banten, rekening yang diblokir tersebar di 15 bank berbeda.

Bank yang terlibat mencakup:

• bank Himbara,
• bank swasta nasional,
• hingga beberapa lembaga perbankan lainnya yang bekerja sama dalam proses penagihan aktif pajak.

Total tunggakan dari 84 wajib pajak tersebut mencapai:

Rp330.664.197.474

Nilai ini tergolong besar karena mencerminkan potensi penerimaan negara yang belum masuk ke kas pemerintah.

Pemblokiran rekening dilakukan sebagai bagian dari tindakan penagihan aktif untuk mengamankan hak negara atas utang pajak yang belum dibayarkan.

Siapa Saja yang Rekeningnya Diblokir?

DJP tidak merinci identitas wajib pajak yang terkena tindakan pemblokiran.

Namun secara umum, target penagihan aktif biasanya berasal dari:

• wajib pajak badan atau perusahaan,
• pelaku usaha,
• maupun wajib pajak orang pribadi dengan tunggakan signifikan.

Tindakan seperti ini umumnya menyasar wajib pajak yang:

• sudah lama menunggak,
• mengabaikan surat teguran,
• tidak kooperatif,
• atau tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.

Karena itu, pemblokiran rekening bukan tindakan spontan, melainkan tahap lanjutan setelah proses administratif dijalankan.

Rekening Tidak Langsung Diblokir, Ada Tahapannya

Masih banyak masyarakat yang mengira rekening bisa langsung diblokir oleh Ditjen Pajak tanpa pemberitahuan.

Padahal, prosesnya memiliki prosedur hukum yang cukup panjang.

Sebelum pemblokiran dilakukan, petugas pajak terlebih dahulu menjalankan beberapa tahapan resmi sesuai aturan penagihan pajak.

Berikut tahapan umumnya:

1. Surat Teguran

Tahap pertama dimulai dengan penyampaian Surat Teguran kepada wajib pajak.

Pada tahap ini, DJP masih memberikan kesempatan agar utang pajak segera dilunasi secara sukarela.

2. Surat Paksa

Jika tidak ada pembayaran, DJP dapat menerbitkan Surat Paksa.

Surat ini memiliki kekuatan hukum yang lebih tegas dan menjadi tanda bahwa proses penagihan aktif dimulai.

Biasanya wajib pajak diberikan waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa diterima.

3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Apabila tunggakan tetap tidak diselesaikan, DJP dapat menerbitkan SPMP.

Pada tahap ini, aset wajib pajak mulai masuk dalam proses pengamanan negara.

4. Pemblokiran Rekening

Setelah tahapan sebelumnya dilalui, DJP dapat meminta pihak bank melakukan pemblokiran rekening.

Tujuannya agar dana di dalam rekening tidak dipindahkan sebelum proses penagihan selesai.

Dasar Hukum Pemblokiran Rekening oleh DJP

Langkah pemblokiran rekening memiliki dasar hukum yang jelas.

DJP menjalankan tindakan tersebut berdasarkan:

• Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP),
• aturan penagihan aktif perpajakan,
• serta ketentuan kerja sama dengan lembaga perbankan.

Dalam regulasi tersebut, DJP memiliki kewenangan melakukan tindakan penagihan aktif terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Artinya, pemblokiran rekening bukan tindakan sewenang-wenang, tetapi bagian dari mekanisme hukum perpajakan di Indonesia.

Apa Dampaknya Jika Rekening Diblokir?

Pemblokiran rekening dapat menimbulkan dampak besar, terutama bagi pelaku usaha dan perusahaan yang bergantung pada transaksi harian.

Berikut beberapa dampak yang paling sering terjadi:

Aktivitas Keuangan Terganggu

Wajib pajak tidak dapat menggunakan dana dalam rekening yang diblokir secara bebas.

Hal ini dapat menghambat:

• pembayaran supplier,
• transaksi operasional,
• pembayaran gaji karyawan,
• hingga aktivitas bisnis harian.

Arus Kas Perusahaan Bisa Tersendat

Bagi perusahaan, rekening bank merupakan pusat aktivitas keuangan.

Ketika rekening diblokir, arus kas dapat terganggu dan berdampak langsung terhadap operasional bisnis.

Risiko Reputasi di Mata Perbankan

Perusahaan yang terkena tindakan penagihan aktif juga berpotensi mengalami penurunan kredibilitas.

Dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat memengaruhi:

• pengajuan kredit,
• kerja sama bisnis,
• maupun hubungan dengan investor.

Setelah Pemblokiran, Apa Langkah Berikutnya?

Pemblokiran rekening bukan tahap akhir dalam penagihan pajak.

Jika utang pajak tetap tidak dibayar, DJP dapat melanjutkan tindakan lain yang lebih berat.

Beberapa tindakan lanjutan yang dapat dilakukan antara lain:

• penyitaan saldo rekening,
• pemindahbukuan dana ke kas negara,
• penyitaan aset bergerak dan tidak bergerak,
• pelelangan aset,
• hingga gijzeling atau penyanderaan badan sesuai ketentuan perpajakan.

Karena itu, wajib pajak biasanya disarankan segera berkomunikasi dengan kantor pajak sebelum proses penagihan berkembang lebih jauh.

DJP Ingin Tingkatkan Kepatuhan Pajak

Kepala Kanwil DJP Banten, Aim Nursalim, menegaskan bahwa tindakan ini bertujuan memberikan efek jera kepada penunggak pajak.

Selain itu, operasi penagihan aktif juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara umum.

Pajak sendiri menjadi tulang punggung penerimaan negara yang digunakan untuk:

• pembangunan infrastruktur,
• subsidi energi,
• pendidikan,
• layanan kesehatan,
• hingga berbagai program bantuan sosial.

Karena itu, DJP menilai penunggakan pajak dalam jumlah besar dapat menghambat program pembangunan nasional.

Wajib Pajak Sebenarnya Bisa Mengajukan Solusi

Sebelum rekening diblokir, wajib pajak sebenarnya memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban secara bertahap.

DJP membuka ruang komunikasi bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan pembayaran.

Beberapa opsi yang biasanya dapat diajukan antara lain:

• permohonan angsuran pembayaran,
• penundaan pembayaran,
• maupun konsultasi penyelesaian tunggakan.

Langkah ini dinilai lebih aman dibanding menunggu proses penagihan aktif berjalan hingga tahap pemblokiran rekening.

Penagihan Pajak Digital Kini Semakin Kuat

Pengawasan perpajakan saat ini juga semakin didukung teknologi dan integrasi data keuangan.

DJP memiliki akses data yang lebih luas melalui:

• sistem perpajakan digital,
• pertukaran data dengan perbankan,
• serta pengawasan transaksi keuangan tertentu.

Hal inilah yang membuat proses penagihan kini dinilai lebih cepat dan efektif dibanding beberapa tahun lalu.

Banyak pengamat menilai tren penegakan hukum perpajakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

Ditjen Pajak Blokir 84 Rekening Jadi Peringatan untuk Wajib Pajak

Kasus pemblokiran 84 rekening penunggak pajak senilai Rp330,6 miliar menjadi sinyal kuat bahwa DJP tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan persuasif.

Pemerintah kini terlihat semakin aktif menggunakan instrumen hukum untuk mengamankan penerimaan negara.

Bagi pelaku usaha maupun wajib pajak pribadi, kondisi ini menjadi pengingat penting agar kewajiban perpajakan dipenuhi secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Catatan Kecil

Pemblokiran rekening umumnya dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah melewati berbagai tahapan penagihan resmi dan tidak menunjukkan penyelesaian kewajiban. Wajib pajak yang masih kooperatif biasanya tetap memiliki ruang komunikasi dengan kantor pajak terkait.