Redenominasi Rupiah Berapa Kali? Ini Fakta Sejarahnya, Jangan Sampai Keliru

Daftar Isi

Pertanyaan “redenominasi rupiah berapa kali” memang sering muncul.

Wajar. Topik ini kerap dibahas ulang, apalagi setiap kali ekonomi global bergejolak atau pemerintah menyusun rencana jangka panjang.

Namun, di sinilah banyak orang keliru.
Redenominasi sering disamakan dengan pemotongan uang, padahal keduanya tidak sama.

Mari kita luruskan dengan data yang akurat dan bahasa yang mudah dipahami.

Apa Itu Redenominasi Rupiah?

Redenominasi adalah penyederhanaan nilai nominal uang dengan cara menghapus beberapa angka nol tanpa mengurangi daya beli.

Contoh paling sederhana:
Rp1.000 → Rp1 (harga barang ikut disesuaikan).

Nilai ekonomi tetap sama.
Yang berubah hanya cara penulisan dan penyebutan.

Redenominasi hanya bisa dilakukan saat ekonomi stabil, inflasi rendah, dan sistem keuangan siap.

Redenominasi Rupiah Berapa Kali Terjadi di Indonesia?

Jawaban jujurnya: satu kali.

Indonesia hanya pernah satu kali melakukan redenominasi rupiah, yaitu pada:

13 Desember 1965
di masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Saat itu, pemerintah menyederhanakan nilai uang:
Rp1.000 uang lama → Rp1 uang baru.

Secara konsep, kebijakan ini memenuhi definisi redenominasi karena bertujuan menyederhanakan nominal.

Namun, karena dilakukan di tengah hiperinflasi, efeknya tidak bertahan lama dan sering disalahpahami sebagai sanering.

Kenapa Banyak yang Mengira Redenominasi Sudah Berkali-kali?

Karena Indonesia memang beberapa kali memotong nilai uang, tapi itu bukan redenominasi, melainkan sanering.

Inilah sumber kebingungannya.

Jangan Keliru: Ini Sanering, Bukan Redenominasi

Sanering adalah pemotongan nilai uang yang menurunkan daya beli masyarakat.
Biasanya dilakukan saat ekonomi krisis.

Indonesia pernah melakukan sanering tiga kali:

Tahun 1950 – Gunting Syafruddin

Uang kertas dipotong dua secara fisik.
Nilainya langsung turun 50%.

Tahun 1959

Pecahan Rp500 dan Rp1.000 diturunkan nilainya menjadi Rp50 dan Rp100.

Tahun 1965 (dalam konteks krisis)

Meskipun ada unsur redenominasi, kondisi hiperinflasi membuat dampaknya terasa seperti sanering.

Catatan penting:
Sanering = nilai turun
Redenominasi = nilai tetap

Jadi, Jawaban Tegasnya?

• Redenominasi rupiah: 1 kali (1965)
• Sanering/pemotongan uang: 3 kali (1950, 1959, 1965)

Inilah fakta yang sering tertukar di masyarakat.

Bagaimana dengan Wacana Redenominasi Sekarang?

Sejak 2010, Bank Indonesia dan pemerintah berulang kali mewacanakan redenominasi modern.

Skemanya tetap sama:
menghapus tiga nol di belakang rupiah.

Contoh:
Rp10.000 → Rp10

Dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029, redenominasi kembali disebut, dengan target penyelesaian regulasi di kisaran 2026–2027.

Namun hingga saat ini:

• ❌ Belum ada tanggal resmi

• ❌ Belum ada keputusan final

• ❌ Belum diberlakukan ke masyarakat

Kenapa Redenominasi Belum Juga Dilakukan?

Ada beberapa syarat mutlak:

• Stabilitas ekonomi jangka panjang

• Inflasi rendah dan konsisten

• Kondisi global yang relatif tenang

• Edukasi publik yang masif

Pemerintah belajar dari banyak negara yang gagal karena redenominasi dilakukan terlalu cepat, seperti yang disoroti dalam laporan internasional.

Dampak Positif Jika Redenominasi Benar-benar Terjadi

Jika dilakukan di waktu yang tepat, redenominasi bisa memberi manfaat:

• Transaksi dan laporan keuangan lebih sederhana

• Sistem akuntansi dan digital banking lebih efisien

• Meningkatkan persepsi dan wibawa rupiah

• Mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional

Namun semua itu hanya efektif jika ekonominya benar-benar siap.

Ringkasan Penting untuk Pembaca

• Redenominasi rupiah berapa kali? → Satu kali (1965)

• Indonesia lebih sering melakukan sanering, bukan redenominasi

• Wacana redenominasi modern masih sebatas rencana

• Belum ada keputusan resmi hingga hari ini

Catatan Kecil

Jika Anda menemukan artikel yang menyebut redenominasi rupiah sudah terjadi berkali-kali, hampir pasti sanering disamakan dengan redenominasi. Ini kesalahan yang masih sering terjadi.

Artikel ini disusun untuk meluruskan fakta, bukan sekadar mengikuti opini.