Redenominasi Rupiah 2025: Tujuan, Tahapan, dan Dampaknya bagi Ekonomi Indonesia

Daftar Isi

Wacana redenominasi Rupiah 2025 kembali mencuri perhatian publik setelah pemerintah memasukkan kebijakan ini dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029, sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 70 Tahun 2025.

Namun, penting digarisbawahi: kebijakan ini belum akan diterapkan pada tahun 2025. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) masih menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Harga Rupiah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan redenominasi.

Target penyelesaian RUU ini ditetapkan pada tahun 2027, menandakan bahwa 2025 merupakan tahun awal persiapan kebijakan, bukan pelaksanaannya.

Apa Itu Redenominasi Rupiah?

Redenominasi adalah penyederhanaan nilai nominal mata uang dengan menghapus beberapa angka nol di belakangnya, tanpa mengubah daya beli atau nilai riil.
Sebagai contoh, Rp1.000 akan menjadi Rp1, Rp10.000 menjadi Rp10, dan seterusnya.

Langkah ini bertujuan menyederhanakan sistem keuangan, memperbaiki efisiensi transaksi, dan memperkuat citra Rupiah di mata internasional.
Redenominasi berbeda dengan sanering, yang pada masa lalu berarti pemotongan nilai uang. Dalam redenominasi, nilai barang dan gaji tidak berubah, hanya bentuk penulisan nominal yang disesuaikan.

Latar Belakang Munculnya Wacana Redenominasi 2025

Kebijakan ini sejatinya bukan hal baru. Gagasan redenominasi telah muncul sejak 2010 dan sempat diusulkan melalui RUU Redenominasi Rupiah pada 2013. Namun, karena kondisi ekonomi saat itu belum stabil, rencana ini tertunda.

Kini, pemerintah menilai waktu sudah lebih tepat. Stabilitas ekonomi, inflasi yang rendah, dan digitalisasi sistem keuangan membuat Indonesia dinilai siap untuk memulai tahapan persiapan redenominasi.

Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menilai bahwa redenominasi akan membawa manfaat besar dalam jangka panjang, terutama dalam mendukung transformasi ekonomi digital dan efisiensi sistem moneter nasional.

Tujuan dan Manfaat Redenominasi Rupiah

1. Penyederhanaan Sistem Transaksi
   Mengurangi jumlah digit pada nominal uang akan membuat pencatatan akuntansi, transaksi digital, dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien serta minim kesalahan input.

2. Peningkatan Citra Rupiah
   Dengan angka yang lebih sederhana, Rupiah akan tampil lebih kredibel dan kompetitif dibandingkan mata uang negara lain di kancah global. Hal ini penting untuk menarik kepercayaan investor asing.

3. Efisiensi Pengelolaan Uang
   Redenominasi dapat menekan biaya percetakan dan distribusi uang tunai, mengingat jumlah dan ukuran uang fisik akan lebih sederhana.

4. Mendorong Modernisasi Keuangan
   Dalam ekosistem digital seperti e-wallet, e-commerce, dan transaksi lintas negara, nominal yang efisien akan mempercepat adopsi sistem pembayaran nontunai.

Tahapan dan Target Pelaksanaan

Berdasarkan rencana strategis pemerintah, pelaksanaan redenominasi akan dilakukan secara bertahap dan hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi:

• 2025–2026: Penyusunan dan pembahasan RUU Perubahan Harga Rupiah oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu bersama Bank Indonesia dan DPR.

• 2027: RUU ditargetkan rampung dan disahkan. Pemerintah mulai melakukan sosialisasi nasional secara intensif.

• 2028–2029: Masa transisi dua sistem — uang lama dan uang baru akan beredar bersamaan agar masyarakat dapat beradaptasi.

• 2030 ke atas: Implementasi penuh redenominasi, seluruh transaksi menggunakan nominal baru.

Selama masa transisi, pemerintah akan memastikan sistem perbankan, mesin ATM, EDC, software kasir, dan aplikasi keuangan telah disesuaikan agar tidak terjadi gangguan pada transaksi.

Kesiapan Infrastruktur dan Regulasi

Keberhasilan redenominasi tidak hanya bergantung pada RUU, tetapi juga kesiapan seluruh infrastruktur keuangan nasional.
Bank Indonesia akan menyesuaikan sistem pembayaran (BI-FAST, QRIS, RTGS) agar dapat mendukung dua jenis nominal selama masa transisi.

Sektor perbankan pun wajib melakukan pembaruan sistem core banking, sedangkan pelaku usaha harus menyesuaikan pencatatan akuntansi dan penetapan harga. Pemerintah juga akan menggandeng asosiasi dagang dan UMKM agar adaptasi berjalan lancar.

Dalam aspek hukum, RUU Redenominasi akan menjadi payung utama yang mengatur teknis penghapusan nol, periode transisi, serta sanksi bagi pelanggaran selama masa penyesuaian.

Strategi Komunikasi dan Edukasi Publik

Salah satu tantangan terbesar redenominasi adalah menjaga persepsi publik.
Pemerintah dan BI akan menggelar kampanye edukatif nasional untuk menjelaskan bahwa redenominasi tidak mengurangi nilai uang. Sosialisasi akan dilakukan melalui media massa, lembaga keuangan, dan platform digital agar tidak menimbulkan kepanikan atau kesalahpahaman seperti sanering di masa lalu.

Literasi publik menjadi faktor penentu. Masyarakat harus memahami bahwa uang Rp1.000 yang menjadi Rp1 tetap memiliki daya beli yang sama — hanya bentuk nominalnya yang dipangkas.

Potensi Risiko dan Tantangan

1. Risiko Inflasi dan Pembulatan Harga
   Beberapa pedagang bisa saja menaikkan harga dengan alasan penyesuaian nominal. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan harga barang dan jasa selama masa transisi.

2. Biaya Penyesuaian Sistem
   Implementasi redenominasi membutuhkan investasi teknologi baru pada sistem kasir, akuntansi, hingga perbankan. Pemerintah akan menyiapkan skema transisi agar biaya tidak membebani pelaku usaha kecil.

3. Psikologi Masyarakat
   Sebagian masyarakat masih memiliki trauma terhadap sanering di era 1960-an. Oleh sebab itu, komunikasi publik harus konsisten dan jelas bahwa redenominasi tidak menurunkan nilai tabungan atau gaji.

4. Koordinasi Antar-Lembaga
   Kesiapan lintas sektor — BI, OJK, Kemenkeu, DPR, hingga industri perbankan — sangat menentukan kecepatan implementasi.

Dampak Ekonomi dan Proyeksi Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, redenominasi diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap efisiensi ekonomi nasional.
Nominal harga barang akan terlihat lebih ringan — misalnya, mobil seharga Rp300 juta akan ditulis sebagai Rp300 ribu — namun nilai ekonominya tetap sama.
Bagi pelaku usaha, akuntansi dan laporan keuangan menjadi lebih sederhana, dan transaksi lintas negara lebih kompetitif.

Dari sisi perbankan, sistem digital seperti mobile banking, QRIS, dan e-wallet akan lebih ringkas dan efisien dalam menampilkan data transaksi.
Sementara bagi investor, redenominasi memberi sinyal bahwa Indonesia memiliki komitmen terhadap stabilitas dan modernisasi ekonomi, serupa dengan langkah sukses yang dilakukan Turki dan Korea Selatan dalam dua dekade terakhir.

Catatan Terbaru 2025

Hingga November 2025, RUU Redenominasi masih dalam proses penyusunan awal di Kementerian Keuangan.
Belum ada keputusan final terkait jumlah nol yang akan dihapus, namun wacana umum mengarah pada penghapusan tiga nol (1.000:1).

Bank Indonesia memastikan bahwa redenominasi baru akan dilaksanakan jika kondisi ekonomi stabil, inflasi di bawah 3%, dan pertumbuhan ekonomi tetap kuat.
Dengan pendekatan bertahap dan komunikasi yang baik, redenominasi diyakini akan memperkuat fondasi moneter Indonesia menuju ekonomi modern dan efisien.