Tarif BPJS Kesehatan 2025: Rincian Lengkap, Kebijakan KRIS, dan Dampaknya bagi Peserta

Daftar Isi

Isu tentang tarif BPJS Kesehatan 2025 menjadi topik yang banyak dibahas masyarakat. Wajar saja, karena iuran BPJS Kesehatan berhubungan langsung dengan kewajiban peserta dan keberlanjutan jaminan kesehatan nasional.

Hingga Oktober 2025, tidak ada kenaikan tarif resmi. Pemerintah masih memberlakukan tarif lama sambil menyiapkan transisi menuju sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Pentingnya BPJS Kesehatan di Tahun 2025

BPJS Kesehatan berperan besar dalam memberikan akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Seiring meningkatnya biaya kesehatan, iuran peserta menjadi sumber utama pendanaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Oleh karena itu, mengetahui besaran tarif dan kebijakan terbaru di tahun 2025 menjadi hal penting agar peserta bisa mengatur keuangannya dengan tepat.

Rincian Tarif BPJS Kesehatan 2025 Berdasarkan Kelas

Untuk peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), tarif iuran masih mengacu pada tiga kelas perawatan seperti tahun sebelumnya.
Berikut daftar lengkapnya:

• Kelas 1: Rp150.000 per orang per bulan
• Kelas 2: Rp100.000 per orang per bulan
• Kelas 3: Rp42.000 per orang per bulan
  (dengan subsidi pemerintah sebesar Rp7.000, sehingga peserta membayar Rp35.000)

Pemerintah menegaskan, belum ada perubahan tarif hingga akhir 2025, mengingat masih dilakukan evaluasi terkait kesiapan rumah sakit menghadapi penerapan KRIS secara penuh.

Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)

Mulai 22 Oktober 2025, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan mulai menerapkan sistem KRIS secara bertahap.
KRIS atau Kelas Rawat Inap Standar merupakan sistem baru yang menghapus pembagian kelas 1, 2, dan 3, digantikan dengan satu standar pelayanan rawat inap bagi seluruh peserta BPJS.

Tujuan KRIS adalah menyeragamkan kualitas layanan, sehingga tidak ada lagi perbedaan fasilitas antar kelas.
Setiap peserta, baik yang dulunya kelas 1, 2, atau 3, akan memperoleh standar fasilitas yang sama di rumah sakit yang telah menyesuaikan diri dengan ketentuan KRIS.

Namun, meski sistemnya mulai diterapkan, iuran masih menggunakan tarif lama. Penyesuaian tarif baru akan diberlakukan setelah pemerintah menetapkan regulasi resmi dan memastikan tidak membebani peserta.

Catatan penting: Implementasi penuh KRIS direncanakan selesai pada 2026. Selama masa transisi, peserta tetap membayar sesuai kelas yang terdaftar.

Rincian Tarif Berdasarkan Jenis Peserta

1. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Kategori ini mencakup masyarakat miskin dan tidak mampu yang datanya terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Seluruh iuran mereka ditanggung pemerintah, dengan besaran Rp42.000 per bulan per orang melalui APBN atau APBD.

Peserta PBI secara otomatis terdaftar melalui verifikasi data oleh Kementerian Sosial. Mereka tetap berhak atas layanan kesehatan yang sama seperti peserta non-PBI.

2. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

Kategori ini meliputi pekerja di BUMN, BUMD, instansi pemerintah, dan sektor swasta.
Iuran PPU sebesar 5% dari gaji atau upah bulanan, dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:

• 4% ditanggung oleh pemberi kerja
• 1% ditanggung oleh pekerja

Batas maksimal gaji yang dihitung sebagai dasar iuran adalah Rp12 juta per bulan, sehingga iuran tertinggi per peserta PPU mencapai Rp600.000 per bulan.

Catatan: Jika seorang pekerja memiliki tanggungan keluarga (suami/istri dan tiga anak), seluruhnya masih dalam satu kepesertaan tanpa tambahan iuran.

3. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) / Mandiri

Peserta mandiri membayar sendiri iuran setiap bulan sesuai kelas perawatan yang dipilih:

• Kelas 1: Rp150.000
• Kelas 2: Rp100.000
• Kelas 3: Rp42.000 (subsidi Rp7.000 dari pemerintah)

Pembayaran dilakukan maksimal tanggal 10 setiap bulan. Jika terlambat, status kepesertaan bisa nonaktif sementara, dan peserta wajib melunasi tunggakan agar aktif kembali.

Dampak Kebijakan Tarif dan KRIS terhadap Peserta

Meski belum ada kenaikan iuran di 2025, penerapan KRIS akan membawa perubahan pada pola layanan kesehatan nasional.
Pemerintah memastikan kualitas fasilitas rumah sakit akan disesuaikan agar semua peserta mendapat layanan setara, termasuk ketersediaan tempat tidur, ventilasi, dan ruang rawat yang sesuai standar.

Dari sisi ekonomi, stabilnya tarif iuran di tahun ini menjadi angin segar bagi peserta mandiri. Banyak masyarakat berharap, jika pun ada penyesuaian tarif di masa depan, dilakukan secara bertahap dan proporsional sesuai kemampuan masyarakat.

Cara Cek dan Bayar Iuran BPJS Kesehatan 2025

1. Cek Status Kepesertaan dan Iuran

   • Unduh aplikasi Mobile JKN (tersedia di Android dan iOS).
   • Login dengan NIK atau nomor kartu BPJS.
   • Di menu Tagihan Iuran, Anda bisa melihat status pembayaran dan jumlah tagihan.

2. Bayar Iuran Secara Mudah

   • Melalui ATM (BNI, BRI, Mandiri, BCA, dan lainnya).
   • Aplikasi mobile banking, Livin’ by Mandiri, BRImo, BNI Mobile, dan sejenisnya.
   • Minimarket seperti Indomaret dan Alfamart.
   • Dompet digital seperti GoPay, OVO, DANA, dan LinkAja.

3. Hindari Tunggakan

   • Pembayaran dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulan.
   • Jika menunggak lebih dari 1 bulan, layanan kesehatan dapat tertunda hingga tunggakan dilunasi.

Sumber Informasi Resmi dan Regulasi

Untuk memastikan informasi yang Anda terima akurat, pastikan selalu merujuk ke:

• Situs resmi BPJS Kesehatan: www.bpjs-kesehatan.go.id
• Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan
• Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang mengumumkan tahapan penerapan KRIS per Oktober 2025
• BPJS Care Center 165, untuk pertanyaan langsung seputar status kepesertaan dan tagihan

Dengan stabilnya tarif BPJS Kesehatan 2025 dan dimulainya transisi menuju KRIS, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kualitas layanan dan kemampuan bayar masyarakat.
Peserta disarankan terus memantau informasi resmi dan menjaga kepesertaan tetap aktif agar tetap terlindungi oleh jaminan kesehatan nasional sepanjang tahun ini.