Tarif Impor AS ke Indonesia 2025: 32% Mulai 1 Agustus & Negosiasi Tengah Panas

Daftar Isi

Washington – Jakarta | Pemerintah Amerika Serikat resmi akan mengenakan tarif impor sebesar 32% terhadap produk asal Indonesia mulai 1 Agustus 2025, jika tidak tercapai kesepakatan dagang baru. Pemberlakuan ini diumumkan secara resmi oleh Presiden Donald Trump dalam surat tertanggal 7 Juli 2025. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan “reciprocal tariffs” untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS dengan sejumlah negara mitra, termasuk Indonesia.

Alasan Pengenaan Tarif 32% oleh AS

Pemerintah AS mengklaim bahwa Indonesia menerapkan hambatan perdagangan terhadap produk AS, baik melalui tarif tinggi maupun regulasi non-tarif. Padahal data dari UNCTAD dan INDEF menunjukkan rata-rata tarif impor Indonesia terhadap barang AS hanya sekitar 7,74%, bukan 64% seperti disebutkan Trump. Namun, defisit perdagangan AS terhadap Indonesia yang menyentuh angka US$17,9 miliar pada 2024 menjadi pemicu utama kebijakan tarif balasan ini.

Kebijakan ini tidak spesifik pada sektor tertentu. Artinya, produk tekstil, alas kaki, makanan olahan, hingga barang teknologi semuanya berpotensi terdampak.

Dampak Langsung terhadap Indonesia

1. Sektor Ekspor Tekstil dan Alas Kaki Terancam

Indonesia adalah salah satu eksportir utama garmen dan sepatu ke pasar AS. Dengan tarif 32%, harga jual produk Indonesia akan jauh lebih mahal dibanding kompetitor seperti Vietnam dan Bangladesh, yang saat ini memiliki akses tarif lebih rendah berkat perjanjian bilateral.

2. Risiko Lapangan Kerja

Sektor padat karya seperti tekstil, elektronik, dan mebel sangat rentan terdampak. Menurut estimasi Kadin, kebijakan ini bisa memicu gelombang PHK terhadap ratusan ribu pekerja, terutama di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

3. Ketidakpastian Investasi

Investor asing yang memiliki basis produksi di Indonesia untuk ekspor ke AS kemungkinan akan menunda ekspansi atau bahkan memindahkan operasi ke negara lain yang punya akses dagang lebih longgar ke pasar AS.

Strategi Indonesia Menghadapi Tekanan Tarif

Komitmen Pembelian Produk AS

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, telah mengajukan proposal negosiasi ke Washington. Isinya antara lain:

• Komitmen pembelian produk asal AS senilai US$34 miliar, termasuk:

  • US$15,5 miliar untuk sektor energi (minyak, LNG, teknologi bersih),

  • Impor pesawat Boeing, kedelai, dan gandum.

Proposal ini ditujukan untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menciptakan hubungan dagang yang seimbang.

Perundingan Langsung dengan Pejabat AS

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Airlangga Hartarto dan telah bertemu dengan beberapa pejabat strategis seperti Howard Lutnick (CEO Cantor Fitzgerald), Scott Bessent (mantan penasihat ekonomi Trump), serta pejabat dari Kantor Perdagangan AS (USTR).

Diskusi berjalan intens, dan Indonesia mengusulkan:

• Pembuatan skema tarif preferensial untuk komoditas tertentu,

• Kerja sama strategis di sektor mineral kritis seperti nikel dan bauksit,

• Fasilitas investasi bagi perusahaan AS di kawasan industri hijau seperti Kalimantan Utara dan Morowali.

Apa yang Terjadi Jika Negosiasi Gagal?

Jika tidak ada kesepakatan hingga 1 Agustus 2025, maka tarif 32% akan otomatis diberlakukan untuk semua produk ekspor Indonesia ke AS. Ini bukan hanya menurunkan daya saing, tetapi bisa memicu:

• Perang dagang regional, karena negara lain bisa mengikuti langkah serupa,

• Reshoring oleh korporasi AS, yang akan menggeser produksi ke AS atau Meksiko,

• Penurunan nilai tukar rupiah, akibat tekanan dari sektor ekspor dan sentimen pasar.

Opsi Mitigasi dan Adaptasi bagi Pelaku Usaha

1. Diversifikasi Pasar Ekspor
   Fokus baru ke kawasan seperti Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Timur untuk mengurangi ketergantungan ke AS.

2. Optimalisasi Tarif Preferensial
   Maksimalkan skema GSP (jika masih berlaku) dan manfaatkan perjanjian dagang ASEAN serta RCEP.

3. Perbaikan Struktur Biaya
   Investasi pada otomasi dan efisiensi rantai pasok agar tetap kompetitif meski ada tarif tambahan.

4. Lobi Industri & Asosiasi
   Gabung dengan asosiasi seperti API, Aprisindo, atau Gabungan Eksportir untuk mendorong advokasi kolektif ke pemerintah.

Update Status Negosiasi (Per 10 Juli 2025)

• Gedung Putih menyambut baik proposal Indonesia, namun belum ada keputusan final.

• Pemerintah AS minta waktu 3 minggu untuk meninjau dampak domestik.

• Terdapat sinyal positif untuk potensi penurunan tarif ke kisaran 10%–15%, jika Indonesia bersedia membuka akses pasar lebih luas untuk produk agrikultur dan pertahanan.

Catatan Tambahan:

• Pelaku ekspor disarankan memeriksa secara berkala tarif dan peraturan terbaru di INSW.go.id dan BeaCukai.go.id.

• Tarif untuk produk perorangan (barang kiriman) juga bisa terdampak kebijakan ini, terutama untuk kategori elektronik dan fashion.