Penagihan Pinjaman Online yang Sesuai Aturan AFPI dan OJK di Tahun 2025

Daftar Isi

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia semakin pesat. Salah satu layanan yang mendominasi adalah pinjaman online. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul berbagai permasalahan, terutama terkait penagihan pinjaman online. Tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban intimidasi dan penyalahgunaan data pribadi oleh fintech ilegal.

Untuk mengatasi masalah ini, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan regulasi ketat untuk mengatur tata cara penagihan. Artikel ini akan menguraikan secara lengkap bagaimana prosedur penagihan pinjaman online yang sesuai aturan di tahun 2025, sehingga Anda dapat lebih memahami hak dan kewajiban dalam menggunakan layanan fintech.

1. Maraknya Pelanggaran Penagihan oleh Fintech Ilegal

Pinjaman online ilegal menjadi sumber utama kekhawatiran masyarakat. Tanpa pengawasan OJK dan AFPI, praktik mereka sering kali melanggar etika, seperti:

• Teror lewat telepon: Peminjam terus-menerus dihubungi dengan ancaman verbal.
• Penyebaran data pribadi: Kontak kerabat dan teman dihubungi untuk memaksa peminjam melunasi utang.
• Ancaman fisik dan mental: Mulai dari intimidasi hingga menyebarkan informasi palsu yang merugikan nama baik peminjam.

Fintech ilegal ini beroperasi di luar pengawasan hukum dan tidak memiliki aturan baku terkait penagihan. Akibatnya, peminjam yang gagal bayar terjerat bunga tinggi tanpa solusi yang jelas.

Sebaliknya, fintech lending legal yang terdaftar di OJK dan AFPI wajib mematuhi pedoman penagihan berbasis itikad baik. Regulasi ini memberikan perlindungan hukum kepada peminjam dan memastikan praktik penagihan dilakukan secara etis.

2. Pedoman Penagihan Fintech Lending Legal

Menurut aturan OJK dan AFPI, berikut adalah pedoman utama yang wajib diterapkan oleh fintech lending legal dalam melakukan penagihan:

2.1 Transparansi dalam Penyelesaian Gagal Bayar

Perusahaan fintech wajib menyampaikan secara rinci kepada peminjam mengenai langkah yang akan diambil jika terjadi gagal bayar, meliputi:

• Peringatan awal: Memberikan informasi jelas mengenai keterlambatan pembayaran.
• Restrukturisasi pinjaman: Menawarkan penjadwalan ulang atau pengurangan beban bunga sesuai kesepakatan bersama.
• Korespondensi jarak jauh: Komunikasi dilakukan melalui telepon, email, atau pesan teks tanpa ancaman atau paksaan.

2.2 Sertifikasi Agen Penagihan

Semua karyawan yang terlibat dalam proses penagihan wajib memiliki Sertifikat Agen Penagihan yang dikeluarkan oleh AFPI atau OJK. Sertifikasi ini memastikan bahwa petugas memahami regulasi dan kode etik yang harus dipatuhi.

2.3 Larangan Penagihan Berlebihan

Fintech lending dilarang melakukan penagihan secara langsung setelah peminjam melewati batas keterlambatan 90 hari sejak jatuh tempo. Setelah periode tersebut, perusahaan hanya boleh melibatkan pihak ketiga yang telah tersertifikasi.

2.4 Larangan Intimidasi

Setiap tindakan penagihan harus mengedepankan etikad baik tanpa menggunakan:

• Kekerasan fisik atau verbal.
• Ancaman terhadap peminjam atau keluarga mereka.
• Tindakan yang merendahkan martabat, termasuk pelecehan melalui media sosial.

2.5 Perlindungan Data Pribadi

Perusahaan fintech dilarang menyebarluaskan informasi pribadi peminjam, termasuk kepada pihak ketiga yang tidak berwenang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mulai diberlakukan secara ketat di 2025.

3. Penagihan Melalui Pihak Ketiga: Aturan yang Harus Dipatuhi

Ketika peminjam gagal bayar lebih dari 90 hari, perusahaan fintech dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan penagihan. Namun, regulasi ketat tetap berlaku, yaitu:

3.1 Kriteria Pihak Ketiga

• Harus terdaftar di AFPI dan memiliki izin resmi.
• Karyawan pihak ketiga wajib memiliki Sertifikat Agen Penagihan dari AFPI atau OJK.
• Tidak boleh masuk dalam daftar hitam OJK atau AFPI.

3.2 Tata Cara Penagihan oleh Pihak Ketiga

• Penagihan dilakukan dengan pendekatan profesional tanpa unsur kekerasan atau intimidasi.
• Tidak diperbolehkan mengunjungi rumah peminjam secara paksa tanpa persetujuan sebelumnya.
• Segala bentuk komunikasi harus didokumentasikan untuk mencegah pelanggaran hukum.

3.3 Alternatif Penagihan

Selain menggunakan pihak ketiga, fintech lending dapat menunjuk kuasa hukum atau mengajukan proses hukum sesuai undang-undang yang berlaku.

4. Langkah yang Harus Dilakukan Peminjam

Jika Anda menghadapi penagihan yang melanggar aturan, berikut langkah yang dapat dilakukan:

4.1 Dokumentasikan Semua Bukti

Simpan rekaman telepon, pesan, atau email yang menunjukkan intimidasi atau ancaman.

4.2 Laporkan ke AFPI atau OJK

Laporkan fintech ilegal atau tindakan penagihan yang tidak sesuai melalui:

• Website AFPI: afpi.or.id
• Kontak OJK: 157 atau melalui email konsumen@ojk.go.id

4.3 Konsultasikan dengan Kuasa Hukum

Jika merasa dirugikan secara material atau moral, Anda dapat mengajukan langkah hukum untuk mendapatkan keadilan.

5. Pentingnya Memilih Fintech Legal

Untuk menghindari risiko penagihan yang tidak etis, pastikan Anda hanya meminjam dari perusahaan fintech yang telah terdaftar dan berizin OJK. Berikut beberapa tips untuk mengenali fintech legal:

1. Cek Daftar Resmi OJK: Pastikan nama perusahaan tercantum di situs resmi OJK.
2. Perhatikan Izin Operasional: Fintech legal selalu menampilkan izin operasional secara transparan di situs atau aplikasinya.
3. Baca Ulasan dan Kebijakan: Pelajari pengalaman pengguna lain dan kebijakan privasi perusahaan.

Kesimpulan

Penagihan pinjaman online yang sesuai dengan aturan AFPI dan OJK di tahun 2025 menempatkan kepentingan peminjam dan pemberi pinjaman pada posisi yang seimbang. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga transparansi, melindungi hak konsumen, dan memastikan fintech lending beroperasi secara profesional.

Jika Anda mengalami penagihan yang tidak sesuai aturan, jangan ragu untuk melaporkannya. Dengan memahami hak dan kewajiban, kita dapat bersama-sama mendorong ekosistem pinjaman online yang lebih sehat dan beretika di Indonesia.