PP Nomor 47 Tahun 2024: Syarat dan Sasaran Penghapusan Piutang Macet untuk UMKM

Daftar Isi

Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024, yang menjadi angin segar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kebijakan ini secara khusus menyoroti penghapusan piutang macet bagi UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga kelautan, dengan prioritas untuk mereka yang benar-benar terdampak krisis ekonomi. Namun, pemerintah menegaskan bahwa penghapusan ini tidak berlaku untuk semua UMKM.

Menteri Koperasi dan UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang secara selektif. Menurutnya, hanya UMKM yang mengalami kesulitan ekonomi yang ekstrem dan yang telah melalui proses penilaian ketat yang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan penghapusan piutang ini. "Penghapusan utang ini bukan untuk semua UMKM, melainkan hanya bagi mereka yang benar-benar tidak mampu membayar dan sudah tidak memiliki pilihan lain," ungkap Maman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Syarat Penghapusan Piutang Macet untuk UMKM

Penghapusan piutang ini didasarkan pada beberapa kriteria ketat. UMKM yang memenuhi syarat adalah mereka yang:

1. Terdampak Krisis: UMKM yang mengalami kerugian akibat bencana alam atau terdampak langsung oleh pandemi Covid-19. Dampak ini diakui mengakibatkan kerugian signifikan sehingga menyulitkan UMKM untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

2. Tidak Memiliki Kemampuan Bayar: UMKM yang telah jatuh tempo dan dinilai sudah tidak memiliki kapasitas untuk melunasi piutang. UMKM ini juga telah melalui proses penghapusan buku oleh Bank Himbara (Himpunan Bank Negara), yang menjadi salah satu syarat administratif dalam program ini.

3. Prioritas Sektor Pertanian dan Perikanan: Sektor-sektor seperti perikanan dan pertanian mendapat perhatian lebih, karena dinilai sebagai sektor penting bagi ketahanan pangan nasional dan sering kali terdampak fluktuasi ekonomi.

4. Jangka Waktu Utang Lebih dari 10 Tahun: Penghapusan lebih diprioritaskan bagi piutang yang sudah berusia lebih dari satu dekade. Dengan rentang waktu tersebut, pemerintah menilai bahwa UMKM tersebut sudah cukup lama menanggung beban finansial tanpa kemampuan membayar.

Pembatasan Penghapusan untuk UMKM yang Masih Memiliki Kapasitas Bayar

Maman juga menekankan bahwa tidak semua UMKM akan mendapatkan fasilitas penghapusan ini. UMKM yang dinilai masih mampu menjalankan usaha dan memiliki kapasitas membayar tetap diharapkan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Hal ini bertujuan agar kebijakan ini lebih tepat sasaran dan tidak menciptakan ketidakadilan bagi UMKM yang masih berjuang mempertahankan kelangsungan usahanya.

"Bagi UMKM yang masih dinilai mampu berjalan dan membayar, mereka tidak termasuk dalam kebijakan ini. Dengan demikian, kita bisa memastikan kebijakan ini hanya diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan," ujar Maman. Kebijakan ini juga dirancang untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan masyarakat yang mungkin mengira bahwa seluruh UMKM akan mendapatkan penghapusan piutang.

Langkah Strategis untuk Menopang Sektor UMKM yang Terpukul

Penandatanganan PP Nomor 47 Tahun 2024 ini dilakukan pada 5 November 2024. Prabowo Subianto berharap kebijakan ini dapat memberikan keringanan bagi UMKM yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia namun mengalami kesulitan akibat krisis ekonomi. Dukungan ini juga diharapkan mendorong produktivitas sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan peternakan, yang sering kali menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat pedesaan.

"Kami berharap kebijakan ini mampu memberikan napas baru bagi UMKM yang bekerja di sektor-sektor vital dan terdampak oleh krisis. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjaga keberlanjutan dan ketahanan ekonomi Indonesia," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Respons dari Pelaku UMKM dan Bank Himbara

Bagi para pelaku UMKM, kebijakan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban utang yang selama ini menghambat perkembangan usaha mereka. Sektor pertanian dan perikanan yang seringkali menghadapi tantangan cuaca, harga yang tidak stabil, dan risiko besar dalam produksi menyambut baik adanya bantuan ini. Bank Himbara juga akan memainkan peran dalam proses penghapusan buku bagi UMKM yang memenuhi kriteria, sehingga prosedur penghapusan piutang dapat dilakukan secara transparan dan terukur.

Catatan: Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi UMKM di sektor strategis yang sedang berjuang melawan dampak krisis ekonomi. Namun, penting bagi UMKM lain yang tidak terdampak secara langsung untuk tetap menjaga kedisiplinan dalam membayar kewajiban mereka.